Detail Berita

Sejarah Dharma Wanita Persatuan "HUT Ke-23" "Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital".

Berawal pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni 5 Agustus 1974. Dharma Wanita didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI Amir Machmud atas prakarsa Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Saat itu, Dharma Wanita beranggotakan para istri Pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN. Saat era Reformasi 1998, Dharma Wanita melakukan perubahan dengan tidak ada lagi memuat unsur politik dari pemerintah. Dharma Wanita kemudian menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi. Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan pada saat Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur menjabat. Penambahan kata "Persatuan" disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional pada kala itu. Selain perubahan nama, Dharma Wanita kemudian turut berubah menjadi sebuah organisasi yang mandiri dan demokrasi. Hal tersebut kemudian disahkan melalui hasil Munas Luar Biasa Dharma Wanita yang diselenggarakan pada 6-7 Desember 1999.

Berikut adalah pokok-pokok hasil Munas Luar Biasa Dharma Wanita:

  1. Nama organisasi berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan
  2. Istilah istri Pegawai Republik Indonesia diganti menjadi istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
  3. Penegasan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya
  4. Penegasan sebagai organisasi non-politik
  5. Penerapan demokrasi dalam organisasi dalam organisasi (Ketua Umum dan Ketua pada Unsur Pelaksana dipilih secara Demokrasi).

Berita Lain